Cakrawalanews.co-Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi, menegaskan bahwa kabar mengenai hilangnya desa akibat perubahan batas negara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan adalah informasi yang tidak benar.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan polemik yang sempat viral di media sosial. Ferdy menjelaskan bahwa rapat Panitia Kerja Perbatasan DPR RI pada 22 Januari 2026 sebenarnya berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, bukan secara khusus membahas sengketa batas negara yang baru.
Proses penyelesaian batas negara antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Nunukan telah berlangsung lama melalui diplomasi bertahap, bukan terjadi secara tiba-tiba. Kesepakatan mengenai Outstanding Boundary Problems (OBP) Sektor Timur di Kalimantan Utara ini secara resmi telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua negara pada Februari 2025. Perundingan tersebut mencakup dua segmen utama, yaitu Segmen Pulau Sebatik serta Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100.
Pada hasil kesepakatan Segmen Pulau Sebatik, wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia tercatat seluas 4,9 hektare, sementara wilayah Malaysia yang masuk ke Indonesia mencapai 127,3 hektare. Saat ini, pemerintah kedua negara sedang menyusun mekanisme ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang terdampak perubahan garis batas tersebut.
Sementara itu, pada Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100, Indonesia justru mendapatkan tambahan wilayah signifikan seluas 5.207,7 hektare, sedangkan Malaysia memperoleh tambahan seluas 778,5 hektare.
Mengenai kabar terdampaknya Desa Tetagas, Desa Lipaga, dan Desa Kabungolor di Kecamatan Lumbis Hulu, Ferdy mengklarifikasi berdasarkan data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bahwa perubahan tersebut hanya mencakup sebagian kecil wilayah, bukan menghilangkan keseluruhan desa.
Pemerintah terus melakukan pembahasan lanjutan pasca-penandatanganan MoU guna memastikan kehadiran negara dalam melindungi serta menangani dampak sosial bagi warga yang menetap di sepanjang garis perbatasan tersebut.( wa/ar)
