Cakrawalanews.co-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menghambat proses pemulihan administrasi pertanahan pascabencana di Sumatera. Pemerintah siap melakukan refocusing atau realokasi anggaran untuk memastikan penanggulangan dampak bencana berjalan optimal tanpa kendala biaya.
Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah rekonstruksi data pada bidang tanah dengan sertifikat yang terbit sebelum tahun 1997 atau tanah yang belum terdaftar, termasuk tanah adat. Hal ini disebabkan oleh hilangnya dokumen fisik (warkah), peta, serta perubahan kondisi fisik lapangan dan tapal batas akibat bencana. Meski demikian, Nusron menjamin bahwa negara tetap mengakui hak para pemilik tanah dan akan menerbitkan sertifikat pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.
Guna meringankan beban masyarakat, Kementerian ATR/BPN memastikan seluruh proses pengurusan kembali dokumen sertifikat tanah bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatera tidak dipungut biaya atau gratis. Selain bantuan administrasi, Nusron juga berkomitmen melindungi lahan-lahan terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari ancaman mafia tanah yang kerap memanfaatkan situasi pascabencana( ar/al)
