Cakrawalanews.co- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya hambatan teknis yang cukup signifikan dalam membongkar keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik harus bekerja ekstra keras melalui pemeriksaan berjam-jam untuk memetakan orang-orang kepercayaan Sudewo serta menyusun konstruksi perkara yang kuat.
Kesulitan utama muncul saat penyidik mencoba menghubungkan berbagai keterangan saksi yang saling tutup mulut, ditambah adanya kendala teknis berupa penghapusan data atau reset pada telepon seluler milik pihak-pihak yang diamankan sebelum sempat disita oleh petugas.
Meskipun diwarnai upaya penghilangan barang bukti, KPK menegaskan bahwa tantangan tersebut merupakan dinamika lapangan yang lumrah terjadi dalam operasi pemberantasan korupsi.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, Sudewo ditangkap bersama tujuh orang lainnya dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Sebagai tindak lanjut dari penyidikan tersebut, KPK secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Bupati Pati Sudewo serta tiga Kepala Desa yang diduga terlibat dalam pusaran pemerasan ini: Abdul Suyono (Kades Karangrowo), Sumarjiono (Kades Arumanis), dan Karjan (Kades Sukorukun).
Dalam perkara ini, penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar yang diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung pengisian jabatan perangkat desa.
Selain kasus pemerasan, Sudewo kini juga harus menghadapi jeratan hukum lainnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.( wa/ar)
