Cakrawalanews.co- Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menilai bahwa wacana pengembalian skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tantangan besar yang tidak sederhana..
Menurutnya, pemerintah dan partai politik memikul tanggung jawab berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa mekanisme tersebut tetap demokratis, akuntabel, dan efektif, bukan sekadar upaya untuk mengejar efisiensi anggaran semata.
Afrimadona menegaskan bahwa perubahan ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan pilihan politik dengan konsekuensi besar terhadap kualitas demokrasi lokal dan legitimasi kekuasaan.
Oleh karena itu, transisi mekanisme Pilkada tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan suara rakyat secara mendalam.
Salah satu prasyarat utama agar mekanisme ini dapat diterima adalah adanya sosialisasi yang luas, terbuka, dan berkelanjutan dari partai politik kepada publik.
Sosialisasi tersebut tidak boleh bersifat formalitas atau prosedural saja, melainkan harus jujur dalam memaparkan cara kerja sistem, kelebihan, serta dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.
Tantangan ini semakin nyata mengingat data survei Populi Center pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa keinginan publik untuk memilih pemimpin secara langsung masih sangat mendominasi.
Tercatat sebanyak 89,6 persen responden ingin memilih gubernur secara langsung, sementara 94,3 persen menginginkan hal serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota.
Tanpa adanya reformasi internal di tubuh partai, Afrimadona memperingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD akan sangat rentan dipersepsikan sebagai proses yang elitis dan tertutup.( wa/at)
