Cakrawalanews.co =Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala guna mempercepat normalisasi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di berbagai wilayah terdampak bencana.
Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang berlangsung di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis (1/1/2026).
Langkah strategis tersebut merupakan usulan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai solusi terintegrasi untuk menangani masalah luapan sungai sekaligus mempermudah mobilisasi alat berat ke wilayah pedalaman melalui jalur air.
Dalam penjelasannya kepada Presiden, Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa proyek percontohan akan dimulai di Sungai Tamiang dan wilayah Bireuen.
Strategi pengerukan ini tidak hanya bertujuan untuk memperdalam alur sungai agar kapal pengangkut logistik dan alat berat dapat menjangkau titik terdekat daratan, tetapi juga sebagai upaya pembersihan material penghambat aliran sungai seperti batang kayu.
Selain fokus pada infrastruktur, Satgas Kuala juga akan mengemban misi kemanusiaan dengan memasang sistem pengolahan air pada kapal-kapal operasional guna mengubah air sungai yang keruh menjadi air bersih layak konsumsi bagi masyarakat sekitar.
Presiden Prabowo menyambut baik inisiatif tersebut dan menginstruksikan Kementerian Pertahanan serta TNI untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para ahli teknik.
Presiden menekankan bahwa normalisasi kuala ini merupakan operasi rekayasa teknik skala besar yang membutuhkan keterlibatan pakar dari berbagai instansi, mulai dari BUMN karya hingga akademisi fakultas teknik. Terkait kebutuhan anggaran,
Kepala Negara menyatakan komitmen penuh untuk memberikan dukungan pendanaan tambahan di luar anggaran yang telah direncanakan sebelumnya, demi memastikan kelancaran operasi yang dianggap sangat krusial bagi ketahanan wilayah ini.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa Satgas Kuala telah resmi dibentuk dengan dua fokus utama, yakni tim pendalaman alur dan tim pemanfaatan sumber air.
Sebagai langkah nyata, satgas tersebut dijadwalkan mulai beroperasi secara efektif dalam waktu dua pekan ke depan dengan fokus kerja pertama di wilayah Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Melalui integrasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan dukungan kementerian terkait lainnya, program ini diharapkan dapat menjadi model penanganan dampak bencana yang komprehensif di seluruh Indonesia. ( wa/ar)
