Ia menilai pemilik otoritas bandara baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemprov harus segera menyediakan trayek DAMRI, shuttle reguler dari pusat kota, serta jalur penghubung antar objek wisata agar pergerakan wisatawan menjadi lebih mudah.
Dewanti juga menyoroti data awal operasional Bandara Dhoho. Berdasarkan laporan AP I, pada masa arus mudik Lebaran 2024, bandara tersebut mencatat 1.155 penumpang hanya dalam beberapa hari, meski dengan penerbangan yang masih terbatas. “Ini sinyal positif bahwa minat masyarakat cukup tinggi. Tapi kalau aksesnya tidak cepat dibenahi, potensinya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti memastikan lembaganya siap mengawal penganggaran dan kebijakan pendukung penguatan dua bandara tersebut. Dirinya meminta Pemprov Jatim tidak hanya fokus pada pembangunan bandara, tetapi juga fasilitas pendukung seperti peningkatan jalan provinsi, jalur penghubung wisata, transportasi terintegrasi, hingga manajemen lalu lintas yang ramah penumpang.
“Setiap rupiah pembangunan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata—pariwisata bangkit, usaha bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh,” tegasnya.
