Strategi keempat, penanganan berbasis kolaboratif multi-stakeholder, melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi dalam mendesain serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan (co-creation & co-governance).
“Kolaborasi tersebut meliputi peningkatan skema kemitraan pemerintah-swasta (penyediaan apartemen bersubsidi), program social impact partnership mekanisme insentif pada program pembangunan berbasis dampak sosial, dan pemberdayaan komunitas serta organisasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan berbasis wilayah dan inklusi sosial,” paparnya.
Adi menyimpulkan presentasinya dengan empat poin utama. Pertama, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat dan membentuk lingkungan berkelanjutan melalui place making dan Kampung Pancasila.
“Kemudian implementasi sistem digital serta pemanfaatan big data dan AI dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan analisa dan arah kebijakan di dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,” katanya.
Adi optimistis strategi ini sangat memungkinkan dalam mendukung perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti data. “Sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan untuk program prioritas,” imbuhnya.
Selanjutnya yang ketiga, Adi menyebut, tata kelola penyelenggaraan tata ruang kota harus ditunjang dokumen dan regulasi sebagai media operasional. Hal ini diharapkan agar pembangunan merespon kebutuhan kota yang dinamis.
“Sementara yang terakhir adalah sinergi stakeholder antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menciptakan ekosistem pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan,” tutupnya.
