Jakarta,cakrawalanews.co – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menekankan bahwa peningkatan kesadaran hukum di level desa akan sangat berpengaruh pada terwujudnya Indonesia yang damai.
Menurutnya, sadar hukum adalah fondasi krusial bagi terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan terus menekan angka kriminalitas.
”Kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik, maka laju pembangunan di desa insyaallah semakin cepat. Apalagi Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo bukan hanya membangun jalan, gedung, sawah, tapi membangun SDM,” tegas Yandri.
Ia melanjutkan, “Menurut saya SDM perlu dipandang dari segi hukum. Kalau sadar hukum di tingkat desa semakin meningkat, saya yakin angka kriminal semakin turun, persaudaraan semakin kuat, dan persatuan semakin subur.” Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan sambutan dan bertindak sebagai Dewan Pakar pada Kegiatan Penganugerahan Peacemaker Justice Award 2025 di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).
Penguatan kesadaran hukum ini mencakup peningkatan literasi, sosialisasi yang berkelanjutan, hingga penanganan persoalan hukum sejak dini di tingkat desa
Oleh karena itu, Peacemaker Justice Award dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada kepala desa dan lurah yang telah sukses menjadi juru damai (mediator) dan menyelesaikan masalah hukum di wilayahnya secara non-litigasi (seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi), tanpa melalui pengadilan.
Semua peserta yang mengikuti seleksi penganugerahan ini dipastikan telah memenuhi syarat, termasuk lulus pelatihan juru damai dan yang terpenting, telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan masing-masing.
Para penerima anugerah tahun ini adalah:
Terbaik Pertama: Kepala Desa Anik Dingir, Provinsi Kalimantan Barat.
