Surabaya, CakrawalaNews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng. Langkah ini dilakukan menyusul temuan praktik prostitusi terselubung di rumah-rumah kos yang berada di sekitar wilayah tersebut.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan bahwa area inti eks lokalisasi Dolly saat ini “clear dan aman” karena telah bertransformasi menjadi sentra-sentra usaha, seperti sentra sepatu.
”Penindakan praktik asusila yang baru-baru ini terjadi adanya di kos-kosan, bukan di wilayah inti Dolly. Dolly-nya clear, di sana sudah ada tempat-tempat usaha yang berjalan,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (21/11/2025).
Perda Kos Disiapkan, Larang Kos Campur
Untuk mengatasi masalah ini secara struktural, Pemkot bersama DPRD Surabaya tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Kos dan Kos-kosan.
Aturan baru ini akan secara ketat melarang rumah kos campur (laki-laki dan perempuan dalam satu bangunan) di wilayah pemukiman.
”Kalau di permukiman, kos-kosannya tidak boleh bercampur. Ini untuk menjaga moral dan ketertiban lingkungan agar tidak ditiru anak-anak kecil,” imbuh Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini
.”Jadi, kos laki-laki harus laki-laki semua, perempuan harus perempuan, kalau rumah tangga harus beda lagi areanya.”
Wali Kota Eri juga mengungkapkan bahwa pelaku prostitusi yang terjaring razia sebagian besar bukan merupakan warga Surabaya. Pelaku yang terbukti bukan ber-KTP Surabaya akan segera dipulangi ke daerah asal setelah menjalani proses pembinaan di shelter milik Pemkot.
”Apabila terbukti sebagai warga Surabaya akan dilakukan pembinaan supaya tidak melalukannya kembali. Tapi kalau bukan orang Surabaya, maka akan kami koordinasikan dengan daerah asal,” ujarnya.Selain penertiban, Pemkot juga berupaya menggerakkan kembali ekonomi di kawasan tersebut. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) diperintahkan untuk mengevaluasi dan mengubah jenis komoditas di Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan UMKM yang sepi agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
Cak Eri juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat. Ia meminta warga untuk tidak menyewakan kos kepada orang yang dicurigai dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan (praktik prostitusi terselubung) kepada petugas.
Sementara itu, program wisata edukasi di eks lokalisasi Dolly akan kembali digerakkan melalui kolaborasi dengan Karang Taruna dan pemuda setempat. Rencana alokasi anggaran Rp 5 juta per wilayah pada tahun 2026 juga disiapkan untuk Gen Z agar mereka aktif mengelola dan menjaga wisata edukasi lokal.
”Kita tidak ingin Pemkot yang menggerakkan, tapi pemuda di sana (Karang Taruna) yang menempati dan menggerakkan wisata edukasinya supaya mereka juga ikut memiliki dan menjaga,” pungkas Wali Kota Eri. ( wa/had)
