Surabaya,, cakrawalanews.co — Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Rizki Sadig, menyoroti ironi tingginya sumbangan inflasi dari sektor pangan di Jawa Timur, meski provinsi tersebut mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia menduga persoalan utama terletak pada distribusi, bahkan mencurigai adanya penumpukan komoditas pangan di gudang Bulog.
Sorotan ini disampaikan Rizki dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI dalam rangka memantau kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (14/11/2025).
Usai pertemuan, Rizki menjelaskan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang inflasi yang cukup besar. Ia menilai, pemicu terbesar inflasi berasal dari sektor pangan, khususnya hortikultura. Hal ini dinilai ironis mengingat pemerintah gencar menjalankan program swasembada pangan.
“Kunjungan kerja spesifik ini kan khusus membahas tentang kerja tim pemantauan inflasi daerah (TPID). Jadi kita melihat bahwa Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang inflasi yang cukup besar, walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi,” ujarnya.
Rizki mempertanyakan kondisi di lapangan terkait komoditas pangan, meski secara data tercatat surplus.
“Kita tahu bahwa sekarang ini kondisi beras kita sudah surplus dan siap untuk ekspor, tapi kenapa di lapangan masih sulit dicari dan itu menjadi tinggi harganya,” katanya.
Politisi Fraksi PAN ini menilai persoalan utama inflasi terletak pada distribusi yang tidak lancar. Ia menduga pasokan komoditas pangan tidak segera tersalurkan ke masyarakat karena menumpuk di gudang.
“Ada faktor distribusi yang perlu dibenahi sehingga tidak menumpuk di gudang-gudang Bulog,” tegas Rizki.
Selain beras, Rizki Sadig juga menyoroti kenaikan harga komoditas telur yang terus melonjak hingga mencapai Rp30.000 per kilogram di pasar, padahal data BPS menunjukkan produksi telur nasional tercatat surplus.
Ia mengaitkan kenaikan tersebut dengan meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan bergizi gratis (SPPG). Menurutnya, program pemerintah yang baik tidak boleh terganggu oleh persoalan distribusi pangan.
“Sebetulnya barangnya ada, tapi kok tidak bisa mengendalikan inflasi dengan menekan harga supaya menjadi stabil? Ini tentu ada yang salah,” tegasnya.
Rizki mengapresiasi rencana pemerintah membangun 100 unit gudang tambahan melalui kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat mempercepat penyerapan hasil produksi sekaligus meredam kenaikan harga.
Ia menekankan bahwa peningkatan produksi pangan harus diikuti oleh perbaikan distribusi, infrastruktur logistik, dan penyediaan gudang.
Menurutnya, persoalan inflasi tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, sehingga ia mendorong adanya kolaborasi pada seluruh pemangku kepentingan.
“Harapannya tentu sampai di tangan masyarakat dengan harga yang stabil dan tidak fluktuasi yang terlalu tinggi,” pungkasnya.
Temuan lapangan ini akan dibawa Komisi XI ke rapat bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan langkah lanjutan dalam pengendalian inflasi nasional ( wa/prlmt)
