Madrid, cakrawalanews.co – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam pertemuan tingkat tinggi Justice Action Coalition (PTT JAC) di Madrid, Spanyol, pada Selasa (11/11/2025), secara daring menyatakan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) merupakan sebuah model yang terbukti efektif dalam menyediakan akses terhadap keadilan.
Supratman menekankan bahwa Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya pemerintah.
“Selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat, meskipun menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan sumber daya pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).
Menurut data real time dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, saat ini lebih dari 2.062 kasus telah ditangani oleh Posbankum di seluruh Indonesia.
Kasus-kasus yang paling banyak ditangani meliputi sengketa tanah, utang piutang, pidana ringan, perselisihan warga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Untuk mencapai misi Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut Astacita, yang berfokus pada akses terhadap keadilan,
Kemenkum RI di bawah portofolio Supratman bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI, telah membentuk Posbankum di tingkat desa.
Posbankum ini menyediakan layanan gratis berupa informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan kepada pengacara untuk litigasi.
Selain itu, Kemenkum RI juga mendorong organisasi advokat untuk menyediakan layanan pro bono (bantuan hukum gratis) bagi warga desa.
Hingga hari ini, tercatat lebih dari 70 ribu Posbankum desa telah didirikan, dengan target mencapai 83.957 pos di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini.
Untuk mendukung program ini, Kemenkum RI bekerja sama dengan Organisasi Pemberi
Bantuan Hukum (OBH) telah melatih lebih dari 120 ribu paralegal dan kepala desa sebagai juru damai untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah hukum mereka di tingkat desa.
Menkum mengusulkan penguatan koalisi melalui tindakan nyata dan kolaborasi, serta peningkatan kapasitas yang dirancang khusus.
“Koalisi harus diperkuat melalui tindakan nyata dan kolaborasi. Kami mengusulkan untuk mengintensifkan kerja sama melalui peningkatan kapasitas yang dirancang khusus (tailor-made capacity-building),” tuturnya.
Ia juga mengusulkan bantuan teknis bagi anggota koalisi akses keadilan untuk mendukung kapasitas mereka dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua.
PTT JAC dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dari 18 negara, termasuk Indonesia, Kanada, Kosta Rika, Republik Dominika, Prancis, Jerman, Kosovo, Liberia, Belanda, São Tomé and Principe, serta Sierra Leone. Justice Action
Coalition atau Koalisi Aksi Keadilan merupakan aliansi multi-pemangku kepentingan yang terdiri atas berbagai negara dan organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan akses keadilan yang setara bagi semua orang. Sebanyak 21 negara bergabung dalam koalisi tersebut.( wa/ar)
