Ia menyebut estimasi 302 ton per hari belum mencapai ekonomi minimum PLTSa konvensional di atas 1.000 ton per hari, sehingga alternatif seperti biogas TPA atau pemanfaatan sampah sebagai substitusi bahan bakar dapat dipertimbangkan.
“Teknologi harus sesuai kapasitas daerah; tidak semua harus PLTSa,” tegasnya. Ia menambahkan keterlibatan pemangku kepentingan lintas kewenangan—daerah, pusat, dan PLN—penting untuk memastikan integrasi dari hulu ke hilir.
Khusnul juga mendorong partisipasi sektor swasta melalui skema pengembang atau independent power producer (IPP) yang membangun dan mengoperasikan fasilitas.
“Selain itu Swasta juga berperan dalam menyediakan teknologi mutakhir, pembiayaan investasi, dan kemitraan, sementara pemerintah berperan menciptakan kerangka regulasi, termasuk skema pembelian listrik oleh PLN dan tarif yang menjamin pengembalian investasi,” pungkas Khusnul. (Caa)
