Sri Untari mendorong penyusunan peta mikro berbasis posyandu dengan sistem database real-time yang terintegrasi lintas wilayah. Menurutnya, setiap posyandu di Jawa Timur harus aktif, memiliki data valid, dan tenaga yang kompeten. Desa atau kelurahan yang belum memiliki posyandu harus difasilitasi pembentukannya agar tidak ada wilayah yang terlewat dalam pendataan imunisasi.
“Kita butuh database yang terkoneksi antar posyandu se-Jatim. Posyandu harus jimbang, dalam arti aktif, datanya valid, dan petugasnya kompeten. Bagi desa atau kelurahan yang belum punya posyandu, maka harus kita fasilitasi untuk didirikan. Kita tidak boleh membiarkan titik-titik gelap di peta imunisasi kita,” jelasnya.
Politisi asli Malang ini menekankan pentingnya intervensi anggaran berbasis data. Komisi E DPRD Jatim saat ini tengah mengevaluasi distribusi anggaran di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar lebih tepat sasaran, terutama di daerah dengan beban zero dose yang tinggi.
“Kami lihat anggaran kerja Dinsos, Dinkes, dan juga potensi dari NGO. Kita pastikan bahwa data digunakan untuk mengambil keputusan yang akurat. Bantuan anggaran dari provinsi akan kami arahkan ke wilayah yang memang paling membutuhkan, sehingga program benar-benar efektif dan tidak sia-sia,” paparnya.
Selain itu, Sri Untari menggagas pelibatan koperasi perempuan sebagai agen penjangkauan imunisasi di masyarakat. Menurutnya, jaringan koperasi wanita dapat berperan penting dalam mempercepat edukasi dan mobilisasi warga.
“Melalui koperasi wanita, kita bentuk jaringan edukasi dan mobilisasi. Kita tidak bisa mengandalkan tenaga medis saja. Perempuan, ibu-ibu koperasi, adalah agen perubahan di komunitasnya. Mereka bisa membantu mempercepat edukasi dan penjangkauan,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan ini.
