Menurut Gus Kikin, situasi tersebut bahkan sudah memicu ketegangan antara pengasuh pondok dan pengurus yayasan.
“Kalau sudah di ranah hukum, ini bisa mengganggu tradisi keilmuan di pesantren. Saya sudah berdiskusi dengan kementerian hukum, tapi sampai sekarang belum ada solusi,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg), menyatakan siap membawa masukan tersebut ke parlemen.
“Sampai saat ini (periode 2025–2029) memang belum ada perubahan UU Pesantren. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jika ada kajian atau naskah akademik yang bisa jadi pijakan, kami siap membawa dan menyampaikannya ke Baleg untuk dibahas pada 2026,” tegas Reni.
