“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar perda ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dilaksanakan di lapangan. Pemprov harus lebih tegas, memberi sanksi kepada daerah yang lamban, sekaligus memberikan insentif bagi daerah yang progresif,” papar pria yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
“Kami ingin hadir di tengah-tengah petani, mendengar keluh kesah mereka, dan memperjuangkannya dalam kebijakan daerah. Itu makna ‘membersamai petani’ yang sesungguhnya,” lanjutnya.
Hari Yulianto juga menegaskan bahwa kesejahteraan petani adalah ukuran keberhasilan pembangunan nasional. “Selama petani masih kesulitan pupuk, masih sulit menjual hasil panen dengan harga layak, maka tugas kita belum selesai. PDI Perjuangan berkomitmen memperjuangkan itu di parlemen,” jelasnya.
Ia mencontohkan harga beras yang secara standar pemerintah dipatok Rp6.500 per kilogram. Namun faktanya, di lapangan petani tidak mampu menjual dengan harga tersebut karena berbagai faktor distribusi dan penyerapan pasar, termasuk keterbatasan Bulog dalam menyerap gabah atau beras dengan harga yang layak.
“Dari persoalan ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya kebijakan yang seksama dan cermat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Petani harus tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sementara masyarakat tetap memperoleh harga pangan yang terjangkau,” tegasnya.
“Tanpa pangan, manusia tidak bisa hidup. Dan tanpa petani, pangan tidak akan ada. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan akan terus membersamai petani,” pungkas politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo ini. (Caa)
