Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), katanya target PAD 2025 turun signifikan akibat perubahan regulasi. Fraksi PDIP menilai strategi konkret optimalisasi PAD perlu dijelaskan secara detail, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun penguatan peran BUMD.
Selanjutnya, struktur belanja daerah. Belanja operasi masih mendominasi hingga 72 persen, sementara belanja modal hanya 9 persen. Fraksi PDIP menekankan perlunya pergeseran ke arah belanja produktif seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan SDM.
Disusul dengan perlindungan sosial dan stunting.
Menurut Agu Black Hoe, Fraksi PDIP menilai jawaban eksekutif masih deklaratif tanpa indikator capaian yang jelas, baik terkait program perlindungan nelayan, petani, UMKM, maupun target penurunan stunting.
Agus Black Hoe melanjutkan, digitalisasi dan green economy. Program e-budgeting, e-katalog, dan energi terbarukan sudah disebutkan, tetapi indikator keberhasilan dan target terukur belum dijelaskan.
“Jawaban eksekutif masih cenderung normatif dan retoris. Kami mendorong agar setiap kebijakan dilengkapi indikator yang jelas serta terukur,” tegas Agus.
