Menurut mereka, beban ini cukup berat, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Menanggapi hal tersebut, Deni menegaskan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Saya akan meruntut dulu apa saja yang dituntut oleh siswa, kemudian mencari jalan penyelesaian agar tidak merugikan hak-hak anak didik,” kata Deni.
Ia menambahkan, iuran yang bersifat wajib di sekolah menengah atas maupun kejuruan tidak diperbolehkan.
“Boleh ada sumbangan, tapi harus transparan, ada proposal, anggaran jelas, pelaksanaan seperti apa, LPJ seperti apa,” tegasnya.
