“Artinya Gubernur Khofifah memahami persoalan di masyarakat hingga memberikan kesempatan lebih panjang.” lanjutnya.
Indra Agus juga menambahkan jika kemudian masih ada masyakarat atau pihak-pihak yang belum puas itu sah-sah saja, tapi jangan memaksakan kemudian meminta Ibu Khofifah mundur tanpa ada bukti atau data terkait kepemimpinan beliau.
“Demonstrasi itu sah dan dilindungi Undang-Undang tetapi menuntut Gubernur Khofifah mundur tentu ada mekanismenya. Demo tidak serta merta bisa menurunkan pemerintahan yang sah. Kita punya hukum dan konstitusi yang mengatur.” tegasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya M Sholeh mendirikan posko ‘Jawa Timur Menggugat’ di depan Gedung Negara Grahadi. Posko ini untuk menggalang bantuan seperti makanan, minuman dan uang untuk aksi demo 3 September 2025.
Agenda demo ini untuk menurunkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa karena diduga terlibat korupsi dana hibah Jatim Triliunan rupiah.
Selain itu, Gubernur Khofifah tidak melakukan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor seperti Provinsi Jawa Barat. Sementara alasan terakhir adalah Gubernur Khofifah dianggap membiarkan pungli di SMA/SMK negeri di Jatim. (Caa)
