“Kemandirian fiskal memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Kolaborasi pusat-daerah untuk skema pendanaan yang adil, termasuk pemulihan sebagian dana transfer yang dipotong, menjadi kunci stabilitas ekonomi dan sosial,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
DPR: Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal jadi Faktor Utama Lonjakan PBB-P2 di Daerah
