Padahal lanjut bunda Renny, sekitar 35% penduduk Jawa Timur masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Namun realitas di lapangan, tata ruang wilayah di beberapa daerah seringkali tidak konsisten diterapkan. “Tata ruang harus konsisten dalam menopang ketahanan pangan. Itu urusan tata ruang wilayah masing-masing. Harus dipertahankan untuk pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan,” tegasnya.
“Harus tetap ada sanksi yang ditegakkan. Kalau tidak, lahan akan terus menyusut, masyarakat yang paling dirugikan,”pungkas Bunda Renny wanita asli Kediri ini.
Sementara itu anggota DPRD Jatim lainnya, Ony Setiawan menmbahkahkan, sebenarnya berbagai program teknis sudah dijalankan untuk menahan laju penyusutan lahan pertanian. Mulai dari intensifikasi, tumpangsari, optimalisasi lahan pekarangan, hingga pemanfaatan lahan di sekitar hutan bekerja sama dengan Perhutani. “Ya itu secara teknis sudah dilakukan di Pulau Jawa, Jawa Timur khususnya, seperti intensifikasi, tumpangsari, dan pemanfaatan lahan sekitar hutan. Tapi kalau lahannya terus dikonversi, wilayah hijau habis,” ujarnya.
