Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pihaknya sedang merancang pelibatan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) untuk mengurangi beban APBN.
“Prinsipnya kami ingin mencapai zero blank spot. Ini butuh kolaborasi. Saat ini sebagian besar anggaran memang habis untuk OM (Operational Maintenance), sementara pembangunan infrastruktur digital baru nyaris tidak ada,” terang Meutya.
Saat ini, menurutnya, masih terdapat sekitar 12.500 desa yang belum terjangkau jaringan sinyal. Untuk itu, Kemkomdigi tengah membuka peluang swasta berinvestasi, salah satunya dengan pelepasan spektrum frekuensi seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz.
“Kita tentu dapat membuat komitmen-komitmen bahwa siapapun nanti yang melakukan pembangunan, akan membangun di daerah-daerah yang saat ini belum tertutupi sinyal. Itu rencana kami ke depan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian,” pungkas Menkomdigi.
