“Kalau mau mengatur OTT, lebih baik dibuat UU tersendiri. Seperti di Amerika Serikat, TV konvensional diawasi FCC, sedangkan platform digital di bawah lembaga berbeda. Ini penting demi kejelasan hukum,” tambahnya.
Abraham juga menegaskan bahwa Komisi I DPR berkomitmen menuntaskan pembahasan RUU Penyiaran tanpa membuka celah penyalahgunaan wewenang atau konflik antar lembaga. Ia menyebut, Komisi I telah menggelar rapat bersama Badan Keahlian DPR untuk membahas kemungkinan pembentukan lembaga baru atau pemisahan fungsi pengawasan.
“Intinya, Komisi I ingin RUU ini segera diselesaikan tanpa menimbulkan tumpang tindih kelembagaan. Dan jangan sampai ada celah untuk dimainkan oleh oknum-oknum tertentu,” pungkasnya.
Forum ini menjadi ruang penting untuk merumuskan arah penyiaran nasional yang adaptif terhadap era digital, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan publik, kebebasan pers, dan kepastian hukum di ranah media baru.
