Lebih lanjut, Dewanti juga meminta perlunya keterbukaan data realisasi belanja sektoral khususnya terkait pendidikan dan kesehatan. “Ini harus dan wajib disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 mendatang. Agar alokasi yang di berikan ke belanja sektoral transparan dan bisa dipahami,” ucapnya.
Tak hanya soal itu, Fraksi PDIP menurut Dewanti terkait angka kemiskinan yang masih stagnan di angka 10,13% per Maret 2024, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%. Kedua indikator ini dinilai menjadi bukti bahwa program-program kesejahteraan rakyat belum memberikan dampak signifikan. “Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” tegas Dewanti politisi asal Malang Raya ini.
