“Kami juga memiliki program pembangunan rumah sehat yang secara tidak langsung mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan warga. Hal ini juga menjadi perhatian penting dalam pelayanan posyandu,” jelasnya.
Bunda Rini mengakui, gagasan pemerintah pusat untuk menjadikan satu posyandu meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum Linmas dan sosial memerlukan penyesuaian. Pasalnya, beberapa layanan memiliki tupoksi yang berbeda di dinas terkait. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kota Surabaya telah melakukan langkah-langkah ke arah integrasi tersebut dan akan terus berupaya untuk menyatukan berbagai program ini di bawah payung posyandu.
Dalam Ladies Program ini, pihaknya juga menampung aspirasi dari para Ketua TP PKK lain terkait amanah baru sebagai ‘Ketua Posyandu’ yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Rini memfasilitasi diskusi mengenai beban kerja dan kurangnya otoritas dalam mengimplementasikan enam peran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam posyandu. Oleh karena itu, dalam diskusi muncul usulan merubah ‘Ketua Posyandu’ menjadi ‘Bunda Posyandu’ untuk dipertimbangkan.
“Momen ini menjadi wadah yang baik untuk saling bertukar pikiran. Kami menampung berbagai keluhan dan masukan, termasuk usulan perubahan nama menjadi ‘Bunda Posyandu’ agar peran kami sebagai penggerak dan pendamping lebih terasa,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Zanariah yang turut hadir menyampaikan, pentingnya transformasi layanan posyandu.
