Untuk itu, Puguh mendorong Pemprov Jatim, melalui Disnakertrans, untuk segera melakukan langkah-langkah preventif guna mengatasi ancaman PHK ini. Ia meminta adanya kebijakan konkret yang dapat menjadi solusi nyata bagi para pekerja yang terdampak.
“Sesuai dengan program quick win yang disampaikan gubernur, kebijakan yang diambil harus bisa menjadi solusi terhadap ancaman PHK ini. Selain langkah preventif, Pemprov Jatim juga harus siap dengan langkah nyata jika gelombang PHK tidak bisa dihindari, mengingat kondisi industri dan iklim usaha saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” jelas Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.
Dengan adanya langkah cepat dan strategi mitigasi yang tepat, Puguh berharap Pemprov Jatim mampu melindungi para pekerja dari ancaman PHK serta menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Timur. (Caa)
