Bahkan, Yayuk menyebutkan jika ada eks napiter yang mengalami kendala kesehatan, pihaknya juga membantu koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk di antaranya dengan BPJS dan Dinas Kesehatan (Dinkes). “Kami bantu koordinasi untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang layak,” tuturnya.
Ia mencontohkan salah satu kasus dimana seorang eks napiter mengalami sakit dan tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam kondisi ini, Bakesbangpol berkoordinasi dengan Dinkes Surabaya dan puskesmas setempat untuk memberikan layanan kesehatan langsung ke rumahnya.
“Memang waktu itu Densus 88 meminta agar pengobatan dilakukan secara berkala di rumah agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami pun mengakomodasi permintaan ini dengan menjalin komunikasi dengan dinas terkait,” ungkapnya.
Menurut dia, program pembinaan eks napiter di Surabaya sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Namun, sejak ia menjabat Kepala Bakesbangpol Surabaya pada 2022, intensitas program ini semakin meningkat.
“Pemerintah pusat di tahun 2022 juga beri perhatian intens kepada eks napiter, mereka diikutkan dalam setiap upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di pemerintah daerah (Pemda) setempat,” katanya.
Saat ini, Yayuk menjelaskan bahwa terdapat sekitar 23 eks napiter yang tinggal di Surabaya. Bakesbangpol Surabaya terus berupaya memberikan pendampingan agar mereka tidak kembali terpapar paham radikal.
“Kami juga mengupayakan pemberian bantuan sosial kepada eks napiter, seperti bantuan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan,” ujarnya.
