Meskipun demikian, Ashari menyebutkan bahwa usulan dari Disnak Jatim sebenarnya mencapai Rp 150 Miliar untuk penanggulangan PMK. Namun, anggaran tersebut dianggap terlalu besar dan tidak mampu disetujui seluruhnya.
“Kami menyetujui anggaran sebesar Rp 25 Miliar karena kebutuhan yang ada, meskipun usulan dari Disnak jauh lebih besar,” ungkap Ashari.
Menurut anggota DPRD Jatim dari Dapil Nganjuk-Madiun tersebut, pengalokasian anggaran ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak dari PMK terhadap peternakan di Jatim dan mempercepat pemulihan sektor tersebut.
