Lebih lanjut, dikatakannya ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yaitu Keseriusan menggarap market potensial perlu dimulai sejak hulu, yaitu penataan sumber daya manusia perusahaan. Raperda ini perlu mengatur bahwa pemilihan, pengangkatan, maupun pemberhentian direksi harus dikonsultasikan kepada DPRD, melalui komisi terkait. Di samping itu, proses seleksi jajaran direksi juga harus dilakukan dengan serius dan berbasis pada kompetensi.
Kedua yaitu, Fraksi PKB mengingatkan bahwa pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur harus dikelola dengan baik, di bawah pengawasan yang ketat, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Dalam hal ini, kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap pengelolaan anggaran negara, termasuk anggaran yang dikelola oleh BUMD, untuk dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan dengan pengawasan yang efektif,”katanya.
