“Makanya kami mendukung, karena skema pembayaran juga tidak akan memberatkan APBD,” ujarnya.
Salah satu proyek yang menerima manfaat dari kucuran dana itu adalah keberlanjutan program JLLB. Thoni menyebut akses itu sudah dinanti masyarakat karena bisa mengurai kemacetan. Ketika disana turun maka Pemkot Surabaya jangan sampai menundanya lagi dan harus direalisasikan dan dilaksanakan.
Di satu sisi dia meminta Pemkot Surabaya juga tidak tinggal diam terhadap pengembang. Ada dua pengembang yang turut serta membangun JLLB.
“Untuk Citraland sudah menuntaskan kewajibannya, pemkot juga sudah. Sekarang tinggal pengembang Bukit Mas yang belum,” paparnya.
Memang saat ini kesepakatan kerjasama pembangunan JLLB oleh pengembang telah habis massanya. Namun itu bukan mengakhiri semuanya, pemkot harus tegas. Karena pengembang akan menjalankan proyek disana.
“Harus tegas. Katakanlah developer Bukit Mas itu tidak segera melaksanakan kewajibannya karena MoU berakhir, maka pemkot jangan memfasilitasi hak permohonan mereka. DPRKPP harus menunda segala permohonan izin yg diajukan Bukit Mas terhadap seluruh properti mereka di Surabaya. Mengingat citraland juga sudah melaksanakan kewajibannya,” paparnya.
