Lebih lanjut, Yona juga meminta KPU untuk memberi perhatian khusus terhadap karakteristik pemilih di Surabaya, yang terbagi dalam dua kategori, yakni masyarakat di wilayah pedukuhan dan perumahan.
Menurutnya, pemilih di area perumahan cenderung memiliki partisipasi rendah, sehingga diperlukan terobosan baru untuk mengatasi tantangan ini.
“Ini adalah PR besar bagi KPU, bagaimana melibatkan PPK dan PPS untuk turun ke lapangan. Ini bukan sekadar urusan pasangan calon, tetapi bagaimana agar anggaran APBD sebesar Rp170 miliar benar-benar digunakan dengan baik sehingga hasil Pilkada sesuai harapan,” pungkasnya.(cn03)
