Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur itu mengatakan, bersama pimpinan DPRD lainnya, dia akan mengorkestrasi gerak lembaga legislatif tersebut agar semakin kuat dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi, menyusun kebijakan, dan menentukan politik anggaran di lingkungan Pemprov Jatim.
“Seluruh gerak kebijakan dan penganggaran Pemprov Jatim harus didedikasikan untuk masyarakat. Kurangi program seremonial yang tak berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Ingat, kemiskinan di Jatim ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Padahal, potensi di Jatim luar biasa besar,” ujar mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga tersebut.
Penduduk miskin di Jatim sendiri per Maret 2024 mencapai 9,79 persen (3,9 juta jiwa), lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 9,03 persen. Bahkan, lanjut Deni, bila dirinci lebih detil, angka kemiskinan di perdesaan Jawa Timur menduduki urutan pertama atau memiliki persentase terbesar bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Angka kemiskinan perdesaan di Jatim tembus dua digit, mencapai 13,3 persen, tertinggi dibanding provinsi lainnya.
