“Sejauh ini, kami belum menerima laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Kami optimis, dengan pengawasan yang ketat dan kerjasama semua pihak, Pilwali Kota Surabaya 2024 akan berlangsung aman,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu telah membuka posko pengaduan di tiap kecamatan dan mengaktifkan kembali posko utama di Siola. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dugaan pelanggaran, seperti netralitas ASN, intimidasi pemilih, penggunaan bantuan sosial untuk kampanye, hingga penyebaran berita hoax di media sosial. “Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor. Pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Bawaslu mengingatkan seluruh ASN, terutama yang berada di lingkungan pemerintahan kota dan kecamatan, untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik. “Pjs Wali Kota beserta jajaran kepala dinas diimbau untuk tetap menjaga netralitas. Jika ada keterlibatan ASN dalam politik praktis, sanksi tegas menanti,” tegas Ketua Bawaslu.
Berkaca pada Pilwali 2020 dan pemilu sebelumnya, netralitas ASN menjadi perhatian utama Bawaslu, terutama terkait penggunaan fasilitas pemerintahan dan anggaran negara untuk kampanye. Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi potensi penyebaran berita hoax yang dapat memecah persatuan masyarakat.
