Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan, Musyafak menyatakan masih menunggu SK definitif. Bagi Cak Syafak, SK definitif pimpinan DPRD Jatim merupakan hal krusial untuk memastikan optimalnya tugas dan fungsi kedewanan. Misalnya, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2025.
“Insyaallah kalau itu segera keluar agenda pembahasan APBD akan berlangsung sesuai target 10 November bisa disahkan,” ujarnya. (Caa)
