Menurutnya, sebelum surat permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dikeluarkan, pihaknya sudah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dengan DKP, tenaga ahli dan praktisi untuk melihat dasar hukum terkait aturan bangunan yang tinggi dan berjarak dengan bangunan negara.
“Ternyata di dalam aturannya tidak pernah menentukan berapa tinggi dan jarak antara gedung yang akan dibangun dengan bangunan negara baik dari pemerintah pusat maupun pemda,” terang Ery ketika memberi penjelasan kepada wartawan.
Disampaikan Eri, bangunan hotel amaris yang saat ini posisinya menghadap ke gedung negara, jika sudah selesai dibangun harus ditutup dengan baja.
“Untuk ketebalan baja, nantinya pemkot akan berkonsultasi dengan tenaga ahli bahkan dengan TNI atau Polri untuk menentukan kualitas baja yang bagus,” jelasnya.
Selain itu, Eri juga menegaskan kepada pihak hotel amaris, ketika ada kegiatan presiden atau kepentingan negara, pemkot meminta kepada pihak hotel untuk mengosongkan sebagian kamar yang menghadap ke arah grahadi demi pengamanan.
“Alhamdullilah dalam rapat kemarin, perjanjian itu disepakati oleh teman-teman amaris,” ungkap Eri.
