Gus Halim menegaskan, DPP PKB selama ini selalu melaporkan dan bersedia diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas dana bantuan politik yang dihibahkan pemerintah demi kepentingan partai. Pun dengan dana fraksi yang dikumpulkan kata dia, selalu dikembalikan kepada anggota.
Sementara perihal dana Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah, politisi PKB yang ditunjuk sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Periode 2019-2024 ini menyebut, partainya tidak pernah mengelola dana tersebut.
“Dan nggak ada dana lagi selain itu. Kita nggak minta dana ke masyarakat, kita nggak minta dan ke pengusaha ndak ada,” tandasnya.
Oleh sebab itu, ia mendatangi Polda Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya untuk melaporkan Lukman Edy agar fitnah dan kebohongan yang dilakukan eks Sekjen PKB itu tidak berlanjut.
