Disampaikan wali kota, BPN kini telah membuat terobosan untuk lebih mempercepat proses sertifikasi. Wali kota mencontohkan, dulu, untuk sertifikasi harus ada persaksian. “Dan itu sulit. Semisal sekolah, kepala sekolah nya nggak tahu sehingga nggak mau tanda tangan. Sekarang sudah cukup saya, bermaterai dan surat pernyataan saya bahwa ini dalam penguasan mutlak pemkot. Itu salah satu terobosan sehingga lebih cepat,” sambung wali kota yang pernah menjabat Kepala Bappeko Surabaya ini.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menambahkan, BPN selama ini mendukung Pemkot Surabaya untuk pengamanan aset-aset pemkot. “Bentuknya, BPN membantu mempercepat proses sertifikasi tanah aset pemkot. Sehingga sertipikat nya bisa lebih banyak,” ujarnya.
Selama ini, jelas Ekawati Rahayu, BPN telah memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi. Menurutnya, untuk persyaratan yang biasanya rigid, tetapi kini untuk proses setifikasi aset lebih disederhanakan. Bahwa cukup pernyataan wali kota perihal tanah tersebut adalah aset pemkot. “Seperti yang disampaikan bu wali, BPN memberikan kemudahan untuk pengerusan sertipikat aset. Terutama BPN Surabaya I, mereka melakukan terobosan luar biasa sehingga bisa cepat. Belum pernah sebanyak ini,” sambung mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ini.
Dari 230 sertipikat tanah yang diserahkan oleh Kakanwil BPN Jawa Timur (25/9), Yayuk menjelaskan itu merupakan aset hasil pengadaan tanah untuk jalan dan taman. Untuk jalan termasuk Jalan Luar Lingkar Barat dan untuk taman yakni taman bambu runcing. “Untuk akhir tahun ini, harapan nya bisa selesaikan 700 sertipikat. Sekarang sudah 250 sertipikat. Harus ngebut karena tinggal tiga bulan lagi,” sambungnya.(hdi/cn02)
