Deni menyatakan, rekomendasi untuk hanya membangun kerja sama politik dengan pihak yang menjalankan agenda reformasi dan pro demokrasi dianggap penting untuk menjaga Indonesia agar tak kembali ke masa otoritarianisme seperti era Orde Baru.
“Bahkan secara khusus Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri membahas soal anomali demokrasi yang terjadi dengan adanya perpaduan populism dan Machiavellianism, yang kemudian melahirkan kepemimpinan authoritarian populism yang merusak nilai demokrasi. Ini wajar menjadi kegelisahan karena demokrasi direbut rakyat dengan nyawa dan air mata untuk melawan otoritarianisme Orde Baru, di mana Ibu Mega juga menjadi pelaku sejarah pemimpin perlawanan rakyat pada masa itu,” ujar anggota DPRD Jatim tersebut.
Maka, lanjut Deni, sebagai bagian dari kelompok pro demokrasi, PDIP punya tanggung jawab besar untuk menjaga masa depan demokrasi bangsa. Apa yang dirumuskan dalam rekomendasi Rakernas menjadi bukti komitmen PDIP kepada demokrasi, dan tidak hanya menjadikan kemenangan elektoral sebagai gol yang harus dicapai dengan segala cara yang melemahkan demokrasi.
“Mungkin sekarang ada pihak yang merasa menang dengan memundurkan demokrasi, tapi pada saatnya kebenaran sejarah tidak akan bisa dipatahkan. Sejarah akan menjawab siapa yang mabuk kekuasaan dengan menghancurkan demokrasi, dan siapa yang tetap setia berdemokrasi meski harus menanggung konsekuensi seberat apapun,” ujarnya.
