“Merujuk pada kasus-kasus yang diduga melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan politik atau ‘pemilik senjata’, polisi seringkali kesulitan menyelesaikan kasus tersebut,” kata Dahnil.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo kembali diminta terlibat untuk mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta. Tim independen tersebut diyakini akan membuat proses investigasi lebih cepat tanpa campur tangan kepentingan lain.
“Anggotanya adalah individu-individu yang kredibel dan independen, yang bisa melakukan asistensi dan pengawasan kerja pro-judisia yang dilakukan pihak kepolisian,” kata dia.
Sikap setuju atau tidaknya dalam pembentukan tim gabungan pencari fakta, akan menjadi ujian bagi Jokowi. Terutama pada komitmennya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.(kcm/ziz)
