Bahkan, keberanian itu telah dicontohkannya saat menjabat Kepala Dinas Cipta Karya dengan menaikan PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari target Rp50 miliar, di akhir tahun menjadi Rp220 miliar.
“Caranya gimana, waktu itu saya membuat digital, sehingga saya potong rantai-rantai di bawah waktu di Dinas Cipta Karya, jadi tidak ada yang bermain, akhirnya naiknya cepat. Makanya Pak Sekda, seperti (retribusi) parkir, restoran, itu bisa naiknya besar kalau pakai digital. Karena itu tahun 2024, saya tidak mau ada PAD dilakukan secara manual,” pintanya.
“Makanya teman-teman harus bisa menciptakan inovasi dan menciptakan digitalisasi. Berarti teman-teman, setiap tiga bulanan saya akan melakukan refleksi seperti ini, apa yang sudah dilakukan, apa yang berhasil dan apa yang tidak,” lanjut dia.
Yang ketiga, Wali Kota Eri mengingatkan bahwa setiap pemerintahan berdiri untuk mengurangi kemiskinan dan stunting. Karena itu, setiap pemimpin, seperti lurah, harus tahu berapa jumlah rumah dan Kartu Keluarga (KK) di masing-masing wilayah.
Pun demikian setiap lurah diharapkannya juga harus tahu berapa rumah yang tidak memiliki PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) maupun IMB. Dengan begitu, data dasar ini bisa diketahui sehingga pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara efektif.
