“Jadi kami berharap juga dengan pengalihan ini, mereka (PKL) pun juga bisa berdagang di pasar-pasar PD Pasar Surya. Kami sudah diskusi dengan mereka lewat korlap-korlap, kita sudah menawarkan dan kami siap memfasilitasi mereka apabila ternyata (di antara) mereka belum tahu,” katanya.
Bahkan, ia juga menyatakan, ratusan PKL atau pedagang pasar tumpah ini juga dibebaskan memilih ingin berjualan di pasar mana saja yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar Surya. Termasuk di antaranya adalah memfasilitasi mereka bisa berjualan di dalam Pasar Keputran.
“Mereka kalau mau masuk (berdagang) di dalam Keputran Selatan silahkan, kurang lebih ada 200 stan. Lalu, Keputran Utara pun juga kami siapkan. Jadi kita tidak sekadar menghalau saja, tapi kita juga memberikan solusi bagaimana kemudian mereka bisa tetap bisa berdagang,” ujarnya.
Mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya itu juga mengungkapkan alasan PKL enggan masuk ke dalam stand Pasar Keputran. Hal ini disebabkan karena PKL ingin lebih mudah melakukan aktivitas jual-beli, meski harus memakai badan jalan dan trotoar.
“Itu yang kemudian kita minta kepada mereka untuk masuk. Apalagi sekarang ini ada Perda No 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian,” katanya.
Oleh sebabnya, Fikser menyampaikan bahwa penghalauan PKL juga dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya.
Namun, pengembalian fungsi pedestrian ini juga dengan pemberian solusi, bagaimana PKL bisa tetap berjualan dengan tidak mengganggu kenyamanan para pengguna jalan.
