Ia menekankan juga bahwa pentingnya kekuatan belanja provinsi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dan caranya adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah.
Dalam rapat bersama T-APD tersebut, Gus Fawait juga menyampaikan kritik terhadap target pendapatan daerah yang dinilai terlalu pesimis. Ia berpendapat bahwa dengan membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi dan adanya pemilu di tahun 2024, target pendapatan dari pajak daerah perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak positif pada kekuatan APBD 2024.
“Kita tahu bahwa didalam dokumen rancangan KUA PPAS, target pajak daerah ini dikisaran awal Rp 15,58 triliun. Namun, kemarin disampaikan ada penambahan menjadi Rp 16,4 itu hampir sama dengan target pajak daerah di tahun 2023 yang ditarget Rp 16,051 triliun,”paparnya.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini pun mengaku siap mendukung dan membantu menguatkan APBD Jawa Timur dan memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.
