Selain itu, politisi asal fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMAN 5 Surabaya. “Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran,”ujarnya.
Menurut Mathur, jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat. Dia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut. “Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan PPDB.
Sementara itu pimpinan sidang paripurna yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang harus jadi perhatian bersama. “TisTas 12 tahun, pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien,”tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta agar hearing dengan Dindik Jatim, sehingga Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik. “Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi,” pungkasnya.
