Terakhir, kata Anang, Sahat juga mencetuskan pendampingan hukum terkait penggunaan ADD (Anggaran Dana Desa). Para pelaksana di Desa seringkali kurang mengerti bagaimana cara penggunaan ADD serta pelaporannya. Disisi lain, beberapa pengguna sering kali pelaporannya tidak lengkap dan berbuntut masalah hukum. “Lalu Pak sahat menginisiasi mengadakan semacam membuat sosialisasi dengan mengundang kejaksaan dan pakar pakar akuntan keuangan, bagaimana sistem pengelolaan keuangan anggaran dana desa dan solusi pelaporannya sehingga kepala desa tidak jadi langganan dipanggil kejaksaan atau APH,” lanjutnya.
Rencananya, program ini bahkan menggandeng Bidang Hukum Golkar Jatim untuk melakukan sosialisasi. Namun belum terlaksana, karena keburu (Sahat) kena OTT,” ungkap Anang.
Sahat Simanjuntak mengawali karirnya sebagai pengacara dan Ketua Persatuan Olahraga Tinju Indonesia (Pertina) Jawa Timur. Sahat juga aktif di Partai Golkar yang kemudian mengantarkannya menjadi merupakan anggota DPRD Jawa Timur tiga periode 2009-2014 (Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan), 2014-2019 (Ketua Fraksi Golkar) dan 2019-2024 (Wakil Ketua DPRD Jatim).
Selama menjadi anggota DPRD Jawa Timur, sepak terjang Sahat cukup mewarnai pemerintahan provinsi Jawa Timur. Terutama ketika Indonesia dan Jawa Timur mengalami Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Sahat termasuk wakil rakyat yang paling aktif ikut langsung membuat kebijakan dan turun ke masyarakat mensosialisasikan pencegahan covid dan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Ia menjadi garda terdepan sinergitas DPRD Jatim dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur dalam mendukung penanganan dan recovery masyarakat terdampak Covid-19.
Sahat juga memiliki andil besar dalam menjaga lingkungan dan ekosistem hutan dan wilayah hijau yang ada di Jatim. Ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan RI yang diserahkan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, berupa penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra.
Penghargaan ini adalah wujud apresiasi pemerintah pusat kepada DPRD Jatim yang telah menjadi ujung tombak dan garda terdepan dalam upaya pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Jawa Timur.
