“BUMD Jatim, BPR Jatim, Jamkrida termasuk Bank Jatim ini harus satu frekuensi dengan visi misi gubernur, dengan keinginan gubernur untuk pembebasan kemiskinan,” katanya.
Sebab, jika melihat data kemiskinan di Jatim masih melebihi nasional. Tidak salah bila BUMD sektor keuangan hadir untuk menyelesaikan masalah kemiskianan melalui bantuan modal sektor UMKM dan petani.
Pihaknya akan meminta anggota Fraksi Gerindra, terutama yang ada di Komisi C untuk mengawal kinerja penyaluran kredit Bank Jatim dan BPR Jatim untuk sektor informal.
“Kami akan melihat seperti apa akses kredit bank Jatim, BPR Jatim yang diberikan di sektor ini, pertanian, UMKM dan informal yakni para PKL,” ungkapnya.
