Lebih jauh lagi, Wali Kota Eri Cahyadi juga meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW. Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas reformasi birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sementara sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Wali Kota Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot Surabaya disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup pemkot juga lebih dekat dengan masyarakatnya.
“Sekarang kapan dalam sejarah seluruh nomor telepon pejabat dimasukan ke website dan media sosial. Sehingga orang tahu semua, kalau tidak di Surabaya,” ungkapnya.
“Karena pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya, kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa,” sambungnya.
Baginya, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa mensejahterakan umat. Maka dari itu, ia menegaskan, seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan. “Dan perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi,” terangnya.
Selain menjadi pejabat yang solutif, Wali Kota Eri menyebut, anggaran setiap Perangkat Daerah (PD), mulai dinas, kecamatan hingga kelurahan juga harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Setiap periodik, ia pun meminta seluruh PD menyampaikan paparan berapa jumlah warga miskin yang sudah berhasil dientaskan lewat anggaran yang digunakan.
“Jadi saya minta paparan berapa ribu orang miskin, pengangguran, yang sudah dibebaskan dengan anggaran itu. Maka dengan anggaran itu bisa kelihatan di tahun 2022, berapa pengangguran yang lepas, miskin ekstrem yang sudah lepas,” katanya.
