Anggota komisi D asal Fraksi Gerindra lainnya, Satib menyebutkan, anggaran PU Pengairan masih tergolong kecil. Sementara, banyak sungai yang membutuhkan normalisasi. Beberapa bencana di Jatim, seperti banjir disebabkan oleh kerusakan sungai.
“Sumber daya air kapan hari menyodorkan anggaran Rp 1,5 triliun dengan harapan sungai kritis bisa dipelihara dengan baik. Tapi di 2023 hanya dapat Rp 300 miliar, lingkungan hidup Rp 44 miliar, dishub Rp 279 miliar tapi ini tidak langsung terkait banjir dan longsor,” kata Satib.
Dinas PU Bina Marga Jatim, memang mendapat anggaran cukup besar mencapai Rp 1,1 triliun. Karena berkaitan dengan usia jalan banyak yang sudah habis pada 2023.
Namun, Satib menilai, harusnya Dinas PU Sumber Daya Air Jatim juga mendapatkan prioritas anggaran. Mengingat pengelolaan sumber daya air tetap menjadi hal yang penting dalam penanganan longsor dan banjir.
“Ini tentu kita kritik Bappeda yang dalam implementasi di lapangan kurang ada sinergitas dan menempatkan prioritas bukan yang langsung terkait persoalan banjir dan longsor,” katanya.
