“Bahkan, ada satu keluarga bisa bermusuhan, antar tetangga bisa saling bermusuhan hanya urusan Pilkades,” terang Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini.
Apalagi, lanjut dia, hari ini ekonomi dunia juga sedang dalam ketidakpastian. Inflasi di banyak negara, termasuk di Indonesia juga relatif tinggi. “Bahkan Presiden kita juga mengatakan di 2023 ekonomi dunia gelap, yang tentunya berdampak di Indonesia,” beber Gus Fawait.
“Maka, untuk menghindari polarisasi dan ketidakstabilan ini saya setuju usulan perpanjangan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tapi, dari 3 periode dijadikan 2 periode saja,” imbuhnya.
Di tahun 2024, lanjutnya, sudah memasuki tahun politik yakni Pileg dan Pilpres dengan Pilkada serentak. Pihaknya pun khawatir kalau juga dilaksanakan Pilkades tidak ada perubahan masa jabatan ini justru akan berdampak membelah masyarakat.
“Pilkades ini kalau di masyarakat dampaknya jauh lebih terasa. Polarisasi terbelahnya masyarakat sangat terasa, apalagi di Madura ini sangat panas sekali,” terangnya.



