Cakrawala JatimDPRD JatimIndeks

Tepat Hari Pahlawan, DPRD – Gubernur Khofifah Sahkan APBD Jatim Tahun Anggaran 2023

×

Tepat Hari Pahlawan, DPRD – Gubernur Khofifah Sahkan APBD Jatim Tahun Anggaran 2023

Sebarkan artikel ini

Sedangkan untuk belanja modal, kata Amar rata-rata hanya 10-15%, padahal belanja modal itu untuk menambah aset tetap untuk generasi yang akan datang. “Fraksi PAN meminta keseriusan perencanaan yang mencermintan peningkatan persentase belanja modalnya dalam menentukan struktur dan anatomi APBD,” jelas wakil ketua Komisi B DPRD Jatim.

Fraksi PAN juga sangat menyayangkan langkah menutup defisit sebesar Rp.1,279 triliun yang hanya ditutup melalui pembiayaan Netto, yaitu selisih antara kelompok penerimaan berupa Silpa tahun 2022 sebesar Rp.1,6 triliun dengan kelompok pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.321,382 miliar.

Padahal harusnya penerimaan pembiayaan ini tidak harus dari Silpa saja, tetapi terdapat alternatof berasal dari jenis yang lain seperti penerimaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman yang didalamnya termasuk ada yang dari objek pengembalian dana bergulir (revolving) yang jatuh tempo pada beberapa dinas yang hampir tiap tahun dikucurkan.

Mantan Wabup Lamongan ini mencontohkan sampai dengan tahun 2022 ada dana bergulir ke beberapa OPD sebanyak Rp 118,884 miliar. “Fraksi PAN merekomendasikan agar dana revolving ini pengembaliannya dimasukan pada kelompok penerimaan pembiayaan dan bunga hasil revolving masuk pada lain-lain PAD yang sah pada masing-masing OPD teknis tempat penyalurannya,” harap Amar.

Fraksi PAN juga patut menduga hampir semua OPD pada kegiatan belanja operasional melakukan mark up dan manipulasi jumlah/frekuensi satuan dan volome sehingga tampak janggal dan tidak rasional karena nyaris habis tanpa sisa dan tidak dalam belanja modal.

“Kami berharap terhadap OPD-OPD untuk lebih rasional dalam menentukan jumlah/frekuensi satuan-satuan dan/volume setiap jenis kegiatan sehingga tampak rasional antara jumlah ASN/PNS/Tenaga Honorer dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan,” pinta Amar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *