Dimana, rapat paripurna itu beragenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD 2022. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar dan dihadiri Wagub Emil Elestianto Dardak.
Namun sebelum rapat paripurna ditutup, interupsi berdatangan dari anggota dewan. Diantara yang disampaikan adalah mengenai penolakan kenaikan harga BBM. Misalnya disampaikan oleh Lilik Hendarwati, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Lilik, pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diputuskan pemerintah pusat. “Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan penolakan harga BBM bersubsidi,” kata politisi dari fraksi gabungan PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim ini.
