Amar mengusulkan anggaran KPD itu segera dialihkan untuk program bermanfaat lainnya. Misalnya untuk membantu sertifikasi halal produk UMKM Jatim. Karena untuk sertifikasi halal ini perlu biaya sekitar 3 juta setiap satu produk.
“Kalau 3 miliar lebih itu dipakai untuk membantu sertifikasi halal produk, tentunya bisa membantu 1000 UMKM dan ini jelas lebih bermanfaat,” terangnya.
Selain Anggaran KPD, Komisi B juga menyoal kegiatan Misi Dagang yang dilakukan di luar provinsi. Amar menyebut Misi Dagang ini juga program pemborosan uang rakyat. Bagaimana tidak, pada tahun 2022 ini Kegiatan Misi Dagang dianggarkan Rp 6,7 Miliar dan hingga September 2022 ini sudah terserap Rp 4 miliar lebih.
“Misi dagang juga tidak efektif, karena hanya kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. setelah kami cek ternyata transaksi-transaksi di misi dagang itu hanya catatan di atas kertas saja, tapi realisasinya jauh dari yang diberitakan,” ungkap Amar.
